TAPD Dan DPRD Muaro Jambi Dikritik: Takut Menolak, Prioritas Anggaran Dipertanyakan dalam Proyek Rp 9,8 Miliar untuk Gedung Polres

MuaroJambi – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Muaro Jambi untuk meloloskan proyek pembangunan Gedung Utama Polres Muaro Jambi senilai Rp 9,8 miliar menimbulkan tanda tanya besar. Sementara banyak sektor lain mengalami pemangkasan, proyek ini justru berjalan tanpa hambatan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan instruksi presiden (inpres) Nomor I tahun 2025 tentang efisiensi belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Tahun angaran 2025, Pada tanggal 22 Januari 2025 yang lalu

Melalui inpres ini, Presiden Republik Indonesia Mengarah kan sejumlah Pejabat Negara,  Mulai Dari Para Menteri kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa agung, hingga Gubernur, Bupati Dan walikota untuk Melaksanakan langkah langkah efisiensi angaran di berbagai sektor 

Sementara tugas Dan pungsi DPRD, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketua Aliansi Wartawan Harian Aktif Muaro Jambi, Endi, menyoroti fenomena ini dari perspektif jurnalistik. Ia melihat ada ketimpangan dalam kebijakan anggaran daerah, serta kesan bahwa Pemkab Muaro Jambi dan DPRD lebih memilih menghindari konfrontasi dengan institusi penegak hukum ketimbang membela kepentingan rakyat.

“Dari sudut pandang jurnalistik, ini bukan hanya soal alokasi anggaran yang tidak berpihak pada masyarakat, tapi juga soal keberanian. Ada kesan bahwa TAPD dan DPRD tidak berani menolak atau sekadar mengoreksi usulan rehab gedung dari institusi penegak hukum,” ujar Endi.

Ia menegaskan bahwa DPRD seharusnya menjalankan fungsi kontrolnya dengan lebih kritis, bukan sekadar menjadi “stempel” bagi keputusan eksekutif. “Jangan sampai ada kekhawatiran berlebihan dalam mengambil sikap terhadap anggaran yang menyangkut institusi tertentu. DPRD harusnya berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan tunduk pada tekanan institusi lain,” tambahnya.

Selain itu, Endi juga menyoroti minimnya transparansi dalam penganggaran proyek ini. Menurutnya, jika benar-benar dilakukan kajian mendalam, seharusnya TAPD dan DPRD bisa melihat bahwa masih banyak infrastruktur publik yang lebih mendesak untuk diperbaiki.

“Seharusnya ada keberanian untuk meninjau ulang proyek ini. Jangan sampai alasan formalitas anggaran justru mengorbankan kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas, seperti jalan rusak, fasilitas kesehatan, dan pendidikan,” tandasnya.

Keputusan TAPD dan DPRD Muaro Jambi dalam meloloskan proyek ini memperlihatkan bahwa pengelolaan anggaran daerah masih jauh dari keberpihakan kepada rakyat. Jika tidak ada evaluasi serius, maka kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata di daerah.

Penulis:Fahmi